Pajak VS Zakat

Beberapa bulan atau tahun belakangan ada beberapa kasus yang sempat bikin ramai dunia perniagaan. Semuanya bermuara di hal yang sama: pajak. Yang saya cukup ingat, pertama soal Uber Taxi, asosiasi operator transportasi memprotes keberadaan Uber yang merongrong dapur mereka, bisa bikin berhenti ngebul. Dan dengan sebuah alasan, yaitu pajak, keberadaannya sempat dilarang, dianggap ilegal, tidak memberi pemasukan bagi pemerintah, c.q kantor pajak. Kasus kedua adalah soal pelarangan ojek online, yang lagi-lagi latar belakangnya soal pajak, walau kemasannya tetap membahas soal legalitas. Sempat dilarang dan di hari yang sama kemudian dianulir, karena campur tangan Presiden. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan mungkin sudah menghitung berapa potensi kehilangan pemasukan dari bisnis ojek online ini. Padahal logikanya, operator ojek online pun kalau sudah berbadan usaha, pasti membayar pajak dari penghasilannya. Terakhir dan yang paling hangat yaitu soal pelarangan perakitan TV seorang lulusan SD dengan alasan tidak memiliki standard SNI dan berarti dianggap ilegal juga. Walau beritanya sebetulnya tidak baru, saya pernah baca di pertengahan tahun 2015, tapi kembali ramai di media, setelah tersangka divonis hukuman 6 bulan penjara. Saya lagi-lagi yakin, ini berlatar belakang soal pajak, pemerintah merasa kehilangan potensi pemasukan.

Pajak dan zakat sebetulnya punya semangat dan objektif yang sama, diwajibkan bagi orang yang memiliki kelebihan materi (finansial), untuk dikelola sebuah badan dan nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak atau mereka yang membutuhkan. Yang membedakan yaitu yang mengeluarkan aturan serta perangkat “pemaksa” nya. Kalau pajak diberlakukan dengan perhitungan angka secara real, zakat lebih menuntut kejujuran dan empati. Menjadikan anda seorang wajib pajak atau wajib zakat adalah dua hal yang jauh berbeda.

Perbedaan selanjutnya soal prosentase. Pajak umumnya ada di angka 10%, kecuali pph 2%, pajak restoran 21% dan pajak barang mewah yang sampai 300%. Sedangkan zakat umumnya berkisar di 2.5%. Kalau kita yakin dengan perhitungan Tuhan, seharusnya 2.5% yang dibayarkan dari zakat, sudah cukup untuk membantu peningkatan ekonomi rakyat yang kurang beruntung di sebuah negara atau komunitas, itu pun dengan syarat dikelola dengan baik, tanpa korupsi dan kecurangan. Tapi kenapa pajak yang besarnya jauh di atas zakat selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk lebih makmur?, banyak sebabnya, tapi potensi kecurangan dalam pola pengelolaan pajak sangat terbuka. Menurut sumber-sumber tidak jelas dan belum tentu bisa dipercaya, kebocoran penerimaan pajak di negara kita bisa mencapai 50%, sangat luar biasa!. Berapa juta rakyat bisa dimakmurkan dari kehilangan yang triliunan tersebut.

Karena zakat diberlakukan dalam konteks agama, maka pengelolaannya dilandasi dengan kaidah agama. Ada rasa takut apabila terjadi penyelewengan, dengan ancaman hukuman di alam kematian. Pajak diberlakukan dalam konteks hukum, dan dengan ekosistem penegakan hukum yang belum berjalan baik, makan penyelewengan perpotensi terus terjadi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s